Ditjen Tata Ruang Kementrian ATR/BPN Terapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Guna Kurangi Dampak Buruk Bencana Pasca Gempa dan Tsunami Palu

Geoseminar tata ruang yang dihadiri oleh Menteri ESDM, Ditjen Tata Ruang Kementrian ATR/BPR, Pusat Air, Tanah dan Geologi Tata Usaha Lingkungan pada Jumat, 12/10 (Dok. Kementrian atr/bpn)

Kabupatenreport.id – Jakarta (15/10). Pasca gempa dan tsunami disertai likuifkasi (pergeseran tanah ) yang menerjang Palu dan Donggala beberapa waktu lalu, lebih meningkatkan kewaspadaan pemerintah dalam mengevaluasi masyarakat terkait kondisi tempat tinggal di daerah rawan bencana.

Agar mencegah hal serupa terjadi, masyarakat perlu diberikan edukasi mengetahui kondisi daerah tempat tinggal mereka secara tepat.

Dalam mengedukasi masyarakat untuk lebih mengetahui kondisi daerah yang di tempati bebas dari indikasi gempa dan tsunami di perlukan sebuah wadah yang mampu menjadi fungsi pengawasan mencegah terjadinya resiko bencana.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hadir menjadi jawaban atas kebutuhan pasca gempa dan tsunami Palu dan sekitar yang memiliki peranan penting dalam mengurangi resiko bencana khususnya terkait dengan korban jiwa. Begitu juga dengan aspek keterbukaan dan edukasi perihal bencana bagi masyarakat.

Acara yang di buka oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan di hadiri jajaran terkait (Dokumentasi kementrian atr/bpn)

Kementrian ATR/BPN khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang adalah front liner dalam penyebaran luas informasi terkini zonasi mana yang aman untuk hunian dan mana yang tidak. Setelah itu, Badan Geologi, BNPB, Bappenas, BMKG, Kementrian PUPR, dan pemerintah daerah “ujar Mentri ESDM, Ignasius Jonan, saat membuka Geoseminar Kebumian, di Jakarta, Jumat (12/10).

“RTRW di daerah perlu dilakukan peninjauan kembali, baik secara keilmuan dan scientific untuk menentukan daerah mana yang aman menjadi hunian manusia dan mana yang tidak. Selain itu setelah kajian mendalam dilakukan, masyarakat perlu diinformasikan sedini mungkin, dan harus kita edukasi tentang pengetahuan dasar tata cara menghadapi bencana dengan harapan dapat mencegah jatuhnya korban bila terjadi bencana,”lanjut Jonan.

Menanggapi pernyataan Menteri ESDM ini, Ditjen Tata Ruang menyampaikan perlunya revisi penataan ruang di Kawasan Rawan Bencana (KRB). Gempa dan tsunami yang melanda Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah, kembali menjadi peringatan bagi masyarakat Indonesia untuk lebih peduli kepada penataan ruang wilayahnya guna mengurangi dampak buruk bencana.

Kondisi pasca gempa dan tsunami disertai likuifkasi di Palu, Donggala (Dok. Kementrian atr/bpn)

Menurut Taufik Wira Buana dari Pusat Air, Tanah dan Geologi Tata Usaha Lingkungan, paca gempa dan tsunami di wilayah Palu dan sekitarnya, tim khusus memang perlu dikerahkan untuk penanangan lebih lanjut. Apalagi kejadian likuifaksi yang terjadi di Palu merupakan likuifkasi yang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. (KR//Achin)

(Sumber : Biro  Humas Kementrian ATR/BPN )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here