Indonesia Procurement Club (IPC) Gelar Diskusi Prospek Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Tahun Anggaran 2019

Foto bersama peserta diskusi kopi sore pengadaan barang dan jasa bidang Pendidikan dan Kesehatan di Aston at Suites Kuningan, pada Rabu (07/11).

Kabupatenreport.id – Jakarta (08/11). Indonesia Procurement Club (IPC) bersama Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), BPSDM, Kemenhub, Kemendikbud, serta Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Dan Kesehatan Laboratorium (GAKESLAB) kembali menyelenggarakan Diskusi Kopi Sore prospek pengadaan barang dan jasa pemerintah bidang Kesehatan dan Pendidikan Tahun Anggaran 2019 di Aston at Kuningan Suites, Jakarta pada Rabu (07/11).

Hadir Ketua Umum IPC (Giri), Praktisi Pengadaan LKPP (Agus Prabowo), Ketua Umum IAPI (Ikak Patriastomo), Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (Robby Kurniawan), Ketua Umum GAKESLAB (Sugihadi) dan Pengamat Pengadaan dan Dewan Pembina IPC (Zaidin Zaiti).

Kegiatan ini juga di ikuti para pengurus organisasi di bidang Pendidikan dan Kesehatan lainnya, Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI), Asosiasi Industri Sistem Keamanan Indonesia (AISKINDO), Asosiasis Peraga Pendidikan, Asosiasi Penerbit dan Pengurus Organisasi lainnya. Di ikuti peserta dari bidang Kesehatan dan Pendidikan lainnya.

Membuka kegiatan dalam sambutannya, Giri menyampaikan bahwa diskusi Ngopi Sore diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan para pelaku serta praktisi Kesehatan dan Pendidikan Tahun Anggaran 2019.

“Ke depan, IPC akan melaksanakan pelatihan khusus pengadaaan barang dan jasa, sehingga semua pelaku usaha di harapkan dapat bergabung dengan IPC,” tandas Giri.

Ketua Umum IPC, Giri, saat membuka diskusi ngopi sore pengadan barang dan jasa bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Praktisi Pengadaan yang juga mantan Kepala LKPP, Agus Prabowo mengatakan LKPP sangat mendukung dan mengapresiasi kehadiran IPC karena wadah ini kedepan akan menjadi mediator serta partner bagi LKPP untuk informasikan proses pengadaan barang dan jasa bagi para pelaku usaha dan masyarakat.

Menurut Agus, e-procurement merupakan metode pengadaan yang dirasa paling efektif dan efisien.

“Mudah, Cepat dan Trusted adalah prinsip E-Katalog LKPP, mampu menjadi mediator bagi pembeli dan penjual untuk bertransaksi secara langsung dan menjadi fungsi pengawasan bagi masyarakat untuk memonitor semua produk yang di publish di E-katalog LKPP. “jelasnya.

Disampaikan juga oleh Ketua Umum Gakeslab, Sugihadi. Menurut beliau kehadiran E-Katalog LKPP sangat membantu, namun masih ada kendala dirasakan dalam hal negosiasi khususnya dalam bidang penyedia alat kesehatan, sehingga ke depan, Sugihadi berharap proses negosiasi LKPP lebih, mudah, sederhana dan transparan.

Robby Kurniawan selaku perwakilan Pusat pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Kementrian Perhubungan RI juga menyampaikan bahwa BPSDM Kemenhub RI sangat mengapresiasi gebrakan yang dilakukan oleh IPC sesuai dengan Perpress no.16 tahun 2018.

Menurut Robby, Pengembangan sumber daya manusia  sangat penting, karena merupakan wujud keberhasil pembangunan.

“Saat ini BPSDM masih kekurangan simulator lapangan sehingga BPSDM berharap  berharap  kegiatan diskusi Ngopi Sore, IPC dapat memberikan informasi pengadaan barang penyediaan alat tersebut. “tandasnya.

Mengapriasi kinerja IPC, Ikak Patriastomo selaku Ketua Umum IAPI mengatakan langkah yang perlu di apresiasi terhadap IPC telah berinisiatif bersinergi dengan LKPP sehinga semakin memudahkan dan menambkan kepercayaan semua pihak, khususnya Masyarakat dalam informasikan proses pengadaan barang dan jasa.

Foto bersama Narasumber Ngopi Sore bersama IPC. Dari Ki-Ka : Pengamat Pengadaan dan Dewan Pengawas IPC (Zaidin Zaiti), Ketua Umum IAPU (Ikak Patriastomo), Kepala BPSDM (Robby Kurniawan), Moderator IPC (Ipank), Praktis Pengadaan LKPP (Agus Subianto), Ketua Umum Gakeslab (Sugihadi) dan Ketua Umum IPC (Giri).

Menurutnya apabila proses pengadaan sudah transparan pasti dapat melahirkan kepecayaan sehingga semua pihak harus mendorong pengelola pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog LKPP.

Hal senada juga disampaikan oleh Asosiasi  Sarana Pendidikan Indonesia bahwa pihaknya juga mengalami kondisi yang sama dimana pengadaan barang hanya untuk direktorat tertentu seperti SMP, SMK dan SMA, sementara direktorat seperti SD dan PAUD belum ada sehingga ke depan E-Katalog LKPP dapat menyediakan.

Selain itu, Ronald selaku Ketua Asosiasi Industri Sistem Keamanan Indonesia (AISKINDO) juga menyampaikan bahwa LKPP harus melakukan inovasi baru yang transparan dalam memasukan produk barang dalam E-Katalog.

Sebagai penutup kegiatan, Zaidin Zaiti selaku Pengamat Pengadaan sekaligus Dewan Pembina IPC menyarankan bagi  para pelaku usaha Kesehatan dan Pendidikan untuk lebih aktif mempersiapkan kemampuannya dalam tantangan dan prospek kegiatan pemerintah Tahun Anggaran 2019. Para peserta disarankan untuk dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan IPC secara rutin, termasuk agenda Indonesia Procurement Summit 2018, 3-5 Desember 2018, bertempat di Jatim Expo, Jawa Timur. Menurut Zaidin, kegiatan tersebut akan  mempertemukan para pelaku usaha dengan para kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dalam bentuk temu bisnis dan eksibisi potesi barang dan jasa (KR//Achin).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here