Walikota Mahyeldi Bersama Warga Kota Padang Deklarasi Penolakan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Seminar Mitigasi Bencana Sosial di hadiri Walikota Padang bersama Guru Besar ITB, Anggota DPR RI dan PKK Kota Padang di Chan Balai Kota, Kota Padang pada (12/02).

Kabupatenreport.id – Jakarta (14/02). Walikota Padang, Mahyeldi menolak keras Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P – KS), penolakan tersebut terus berlanjut sejak beberapa waktu lalu.

Penolakan tidak hanya dilakukan Walikota, seluruh elemen masyarakat Padang mendeklrasikan penolakan keras terhadap RUU P-KS pada acara seminar kegiatan bencana sosial (ancaman dan tantangan).

Acara seminar yang digagas oleh BPBD Kota Padang ini menghadirkan narasumber Guru Besar Institute Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Euis Sunarni, M.si, Hermanto, anggota DPR RI dan Ketua TP PKK Kota Padang, Harneli serta diikuti SKPD Pemko Padang dan peserta seminar antaranya Akademisi, Bundo Kanduang, PKK, Dharma Wanita, LSM, Mahasiswa dan Pelajar Kota Padang di Ruang Bagindo Aziz Chan Balai Kota Aia Pecah pada Selasa (12/02) lalu.

Pada kesempatan itu, Prof Euis menjelaskan penolakan terhadap RUU P-KS di dasari beberapa alasan krusial dimana RUU P-KS tidak komprehensif karena tidak memuat sekaligus mengatur norma perilaku seksual. Hal demikian dilatarbelakangi pandangan masyarakat yang menilai penting perilaku seksual bukan hanya pada penghapusan kekerasannya namun juga meliputi normanya, yakni larangan penyimpangan dan kejahatan seksual (zina, homo dan biseksual).

Guru Besar Institute Pertanian Bogor (IPB) Prof. Ir. Euis Sunarni, M.si menyampaikan materi mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)

“Dalam RUU P-KS, yang diatur adalah larangan pemaksaanya (Pelacuran dan Aborsi) sementara mengabaikan penyimpangan perilaku seksnya. Tidak hanya itu, RUU P-KS juga tidak memasukan perilaku penyimpangan seks lainnya, “ungkap Prof Euis di hadapan para peserta seminar.

Lebih lanjut diterangkan oleh Prof Euis bahwa naskah akademik RUU P-KS sama sekali tidak mengakomodir kejahatan seksual terhadap laki-laki yang semakin marak dan menakutkan, sebagian besar terkait dengan kejahatan seks menyimpang. Oleh sebab itu, tidak bisa dipisahkan antara pengaturan teknis perilaku seksual kekerasan) dengan norma (larangan perilaku seks menyimpang).

Disampaikan oleh Ketua Penggiat Keluarga Indonesia (KPKI) ini juga bahwa dipandang penting mengubah RUU P-KS dari Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Penghapusan Kejahatan Seksual. RUU ini juga tidak mengakomodir aspirasi rakyat Indonesia, diduga pihak yang merumus Naskah Akademik dan draft RUU merupakan pihak yang tidak setuju adanya larangan zina dan L987.

Lebih lanjut dikatakan pada naskah Akademik dan RUU P-KS juga tidak memberi perhatian dan mengakomodir Institusi keluarga di Indonesia yang hidup dengan nilai-nilai konvensional, menjadikan agama (khususnya agama islam yang mayoritas di anut keluarga Indonesia) sebagai landasan kehidupan.

“Komponen pencegahan dalam RUU P-KS sangat sedikit dan tidak mengelaborasi faktor kekerasan dan penyimpangan seksual yang harus dicegah dan diantisipasi. Lagi-lagi tidak menjadikan keluarga sebagai bagian penting, “tuturnya lagi.

Prof Euis menambahkan, salah satu contoh definisi ketegasan seksual dalam RUU P-KS menjelaskan, kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non-fisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terinditimidasi, terhina, direndahkan dan dipermalukan.

Definisi tersebut, menurut Prof Euis tidak jelas dan tidak dapat diakses pada tafsir sepihak dan digunakan untuk mengkriminalisasi kritik moral masyarakat atas perilaku seks menyimpang seperti L987, gaya berpakaian muda-mudi, bahkan seks diluar nikah sudah semakin parah dikalangan kawula muda.

“Jangan hal-hal tersebut sampai dikriminalisasi atas nama pelecahan seksual, padahal sejatinya justru kritik itu menjaga moralitas generasi bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan agama. Bahkan semestinya RUU P-KS mengatur dengan tegas larangan perilaku menyimpang seperti L987, “tuturnya.

Beliau juga menegaskan respon dan tanggapan Walikota Padang sebagai walikota pertama yang memberikan pernyataan penolakan terhadap RUU P-KS harus diapresiasi, begitu juga dengan seminar yang diadakan di Kota Padang dengan menggabungkan mitigasi bencana alam dan bencana sosial.

Foto bersama usah acara seminar mitigasi bencana sosial Kota Padang.

Sementara Walikota Padang, Mahyeldi saat membuka seminar Bencana Sosial mengatakan, dengan digelar Seminar Bencana Sosial untuk melindungi Kota Padang dari bencana alam dan bencana sosial, mengingat persoalan di Kota Padang saat ini cukup kompleks.

“RUU P-KS harus dijiwai dan dinilai dari sisi agama, adat dan budaya kita di Indonesia, bukan mengadopsi nilai-nilai dari yang lainnya, “ujar Mahyeldi.

Walikota juga menyampaikan pesan bagi semua elemen Warga Kota Padang supaya dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada DPR RI dan pihak-pihak terkait dalam pembahasan RUU, agar RUU P-KS tidak menimbulkan bencana alam dan bencana sosial di Indonesia. Kerusakan di muka bumi, baik di darat maupun di laut ini disebabkan ulah tangan manusia. (Achin)

(Sumber : Biro Publikasi dan Komunimasi Humas Kota Padang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here